Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komnas HAM Paparkan Perkembangan Investigasi Kanjuruhan

Komnas HAM Paparkan Perkembangan Investigasi Kanjuruhan Komnas HAM batal periksa Irjen Ferdy Sambo. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus menggali keterangan dari beberapa pihak dalam rangka investigasi untuk menyusun laporan tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pemeriksaan yang dilakukan kali ini adalah untuk mendalami kewenangan terkait penyelenggaraan pertandingan sepakbola antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia Baru (LIB).

"Pertanyaan hub antara PSSI dan PT LIB kami damai kami tanyakan untuk sebenarnya mengukur siapa dan kewenangan apa dan bagaimana kewenangan terhadap instrumen- instrumen yang ada dalam aturan-aturan PSSI," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya, Kamis (13/10).

Menurutnya, Komnas HAM saat ini tengah mengurai duduk aturan regulasi siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan, dan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban atas pengawasan setiap pertandingan sepakbola.

Orang lain juga bertanya?

"Sehingga nanti kita bisa mengkonstruksi siapa jabatan apa dan di level mana. Kalau PSSI yang bertanggung jawab, tanggung jawabnya di level apa, problemnya di level apa. Kalau LIB yang bertanggung jawab, siapa dan di level mana," ujarnya.

"Makanya kami td tanya pertama hub antara PSSI dan PT LIB dan bagaimana kewenangan mereka berdua berlangsung, dasarnya apa, apakah ada pengawasan ataukah tidak ada, pertanggungjawaban pengawasan termasuk pengawasan itu bertanggung jawabnya ke siapa. Nanti akan ketahuan," tambah Anam.

Dengan mengetahui siapa yang bertanggung jawab, dia menerangkan, akan ketahuan pihak mana yang selayaknya bertanggung jawab, atas pertandingan sepakbola yang berujung tragedi di Stadion Kanjuruhan.

"Di titik itulah sebenarnya kita akan tau siapa, berkontribusi apa dalam kesalahan, kalau ini kita anggap kesalahan atau kelalaian begitu dalam konteks Kanjuruhan," jelasnya.

Selain itu, Anam menyampaikan, pihaknya juga mendalami hingga ke titik official broadcaster yang berkaitan dengan stasiun penayangan pertandingan sepakbola.

"Broadcaster itu, pertanyaannya sama seperti itu. Kalian punya kewenangan apa, tanggung jawabnya apa, bagaimana mekanismenya, bagaimana ini kok bisa terjadi, terus bagaimana posisi kamera dan sebagainya lalu bagaimana alur produksi dan sebagainya, kalau dalam konteks ya seperti itu," ungkapnya.

Sekedar informasi dalam pemeriksaan hari ini, Komnas HAM telah memanggil pihak PSSI dan pihak Indosiar untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kebutuhan investigasi tragedi Kanjuruhan. Sedangkan untik pihak PT LIB masih berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Hal it mengingat, ditetapkannya Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hardian Lukita sebagai tersangka atas tragedi di Stadion Kanjuruhan pasca pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya.

Pemeriksaan Komnas HAM

Temuan awal tim investigasi atau tim pemantauan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan. Komnas HAM telah menerima informasi terkait peristiwa kerusuhan yang terjadi usai pertandingan sepakbola. Sekitar pukul 22.30 WIB sampai saat ini masih ada 132 Korban meninggal dan ratusan luka-luka.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsari dan Choirul Anam, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (12/10). Sebagaimana dengan amanat pasal 89 Ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Komnas melakukan serangkaian proses awal pemantauan dan penyelidikan atas tragedi kemanusiaan Kanjuruhan yang dilaksanakan pada tanggal 2-10 Oktober 2022 telah meminta sejumlah keterangan terhadap sejumlah pihak antara lain:

1. Meminta keterangan terhadap manajemen dan pengurus Arema2. Yang kedua, meminta keterangan terhadap pemain Arema3. Meminta keterangan Bupati Malang dan jajarannya4. Meminta keterangan kepada jajaran Brimob yang turun di pengamanan pada saat peristiwa5. Meminta keterangan jajaran zipor yang juga ikut mengamankan6. Kemudian, meminta keterangan terhadap jajaran Polres Malang, termasuk eks Kapolres Malang AKBP Febr7. Meminta keterangan terhadap saksi-saksi dan korban yang merupakan suporter Arema di Malang Raya8. Meminta keterangan BPBD kota Malang, BPBD kab. Malang dan BPBD kota Batu. Jadi, ada tiga BPBD, kami minta keterangan.9. Kemudian, meminta keterangan dari panitia pelaksana (Panpel) dan Security Officer pertandingan Arema melawan Persebaya10. Kemudian, yang terakhir meminta keterangan sejumlah match Stewart yang bertugas pada saat pertandingan.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Investigasi Demo Ricuh di Semarang, Komnas HAM Temui Pejabat Polda Jateng sampai Kumpulkan CCTV
Investigasi Demo Ricuh di Semarang, Komnas HAM Temui Pejabat Polda Jateng sampai Kumpulkan CCTV

Sekitar tiga hari tim dari Komnas HAM berada di Semarang untuk mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi dan korban.

Baca Selengkapnya
Setahun Pasca Tragedi Kanjuruhan, Tangis Keluarga Korban Pecah Tuntut Para Pelaku Dihukum Berat
Setahun Pasca Tragedi Kanjuruhan, Tangis Keluarga Korban Pecah Tuntut Para Pelaku Dihukum Berat

Setahun lalu, 1 Oktober 2022 peristiwa berdarah yang menewaskan ratusan orang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Hingga kini, korban belum dapat keadilan.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Minta Polisi Berhati-hati Halau Kericuhan Suporter: Tragedi Kanjuruhan Jangan Terulang
Komisi III DPR Minta Polisi Berhati-hati Halau Kericuhan Suporter: Tragedi Kanjuruhan Jangan Terulang

Bentrokan antara suporter dan aparat keamanan terjadi, memaksa polisi untuk menggunakan gas air mata guna menghindari eskalasi lebih lanjut.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Debat Capres, Mantan Ketua Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM Seumur Hidup akan Dipersoalkan
Tanggapi Debat Capres, Mantan Ketua Komnas HAM: Isu Pelanggaran HAM Seumur Hidup akan Dipersoalkan

Eks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.

Baca Selengkapnya
Kejati NTB Supervisi Penanganan Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Mataram
Kejati NTB Supervisi Penanganan Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Mataram

Dengan banyaknya sorotan publik terhadap kasus KONI Mataram ini, pihaknya perlu untuk melakukan pemantauan.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar buat Renovasi Gedung hingga Kawal Pembangunan IKN Rp5 M
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar buat Renovasi Gedung hingga Kawal Pembangunan IKN Rp5 M

Atnike juga mengatakan program tersebut sudah melalui kesepakatan dengan pihak otorita IKN pada 39 Desembber tahun lalu

Baca Selengkapnya
Polisi Kantongi 10 Nama Pelaku Pembubaran Acara Diskusi Kebangsaan di Kemang
Polisi Kantongi 10 Nama Pelaku Pembubaran Acara Diskusi Kebangsaan di Kemang

Sebanyak 10 pelaku yang awalnya tak dikenal kini sudah diketahui identitasnya dan segera ditangkap.

Baca Selengkapnya
Ketua KONI Kotim Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Dana Hibah
Ketua KONI Kotim Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Dana Hibah

Ahyar pun mempertanyakan pernyataan Aspidsus Kejati Kalteng soal dugaan kesalahan prosedur dalam mengelola dana hibah.

Baca Selengkapnya
UU Pilkada Serentak 2024 dan Poin Pentingnya, Perlu Diketahui
UU Pilkada Serentak 2024 dan Poin Pentingnya, Perlu Diketahui

Pelaksanaan Pilkada diatur dengan jelas dalam undang-undang.

Baca Selengkapnya
Tiga Temuan Komnas HAM Terkait Kasus Vina dan Eki Cirebon, Ada Pelanggaran HAM hingga Penyiksaan
Tiga Temuan Komnas HAM Terkait Kasus Vina dan Eki Cirebon, Ada Pelanggaran HAM hingga Penyiksaan

Pemantauan Komnas HAM menghasilkan tiga kesimpulan dan sejumlah poin rekomendasi bagi empat kementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Baca Selengkapnya
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya